(1)
(2)
(3)
(4)
Rindu Kami PadaMu – Ilustrasi Kehidupan Rakyat Kecil di Kota Besar
Di negara berkembang, kawasan kumuh sering kali menghiasi gedung-gedung tinggi nan mewah. Perkampungan yang menampung rakyat kelas menengah ke bawah menyebar di sela-sela tingginya gedung pencakar langit. Pemandangan ironis ini kerap kali menjadi bukti kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh tidak meratanya kesejahteraan. Bagi beberapa pihak di kelas menengah ke atas, kehidupan di kampung itu bagai jauh tersembunyi, bahkan sering kali dilupakan, entah sengaja atau tidak. Bagaimanapun sifat individualis memang sering kali mewarnai kehidupan perkotaan, seperti yang terujar oleh Golany: “the city stressed individualism and private property rather than the communal system”.[1]
“Rindu Kami PadaMu” adalah sebuah film yang bercerita tentang kehidupan perkampungan di Jakarta. Ia berkisah tentang tiga anak kecil: Rindu, Asih, dan Bimo. Ketiganya memiliki kerinduan yang mendalam akan cinta. Rindu, seorang gadis kecil yang sulit untuk berbicara, merindukan kehadiran kakaknya yang terpisah olehnya karena penggusuran. Asih, seorang anak perempuan yang tidak pernah melepaskan sajadah milik ibunya, berharap ibunya akan datang ketika sajadah itu tergelar. Sementara Bimo, seorang bocah lelaki yang sehari-harinya membantu kakaknya berjualan telur, merindukan sosok ibunya yang telah tiada entah sejak kapan. Berlatarkan nuansa menuju lebaran, film ini memberikan pemandangan lain dari kehidupan perkotaan yang kerap kali terpaku pada riuh jalanan besar dan derap kaki yang sibuk bekerja.
Beberapa hal yang kiranya menarik untuk diperhatikan dari film ini adalah kehidupan warga yang beragam, namun tetap solid dan trauma Rindu akan penggusuran. Apa yang dideskripsikan film ini mengenai sebagian kecil kota Jakarta tentu bertentangan dengan argumen Golany di atas. Beberapa adegan di film ini justru tidak memperlihatkan sisi individualis masyarakat kota, misalnya ketika seorang gadis hendak bunuh diri karena merasa tidak disayang oleh ayahnya, warga sekitar langsung turut membantu dengan berbagai cara.
Meskipun nilai kebersamaan justru hadir di dalamnya, wilayah perkampungan seperti ini tetap saja dianggap informal, sehingga sering kali berakhir pada penggusuran. Penggusuran juga kerap kali mengatasnamakan ketertiban dan pembangunan. Ia menjadi salah satu cara untuk ‘urban redevelopment’ agar terjadi pembaruan.[2]
Mengingat tujuan penggusuran tersebut, ada baiknya dilihat kembali bagaimana perkampungan di kota dapat tercipta. Sering kali kondisi seperti ini karena adanya citra yang dianggap baik dari orang luar kota besar pada kehidupan urban. Gambaran ini tipikal sebenarnya, seperti yang dideskripsikan di artikel “Patterns of Development on The Metropolitan Fringe” : “rural migrants move into urban fringe areas as one step in a progressive rural-to-urban migration process, creating…. A temporary holding location…”.[3] Dengan kata lain, informalitas tidak dapat terlepas dari kehidupan rural-urban. Ia menjadi bukti adanya ketimpangan kesejahteraan pada mereka yang kemudian memunculkan urban informality. Dari sini yang seharusnya kita pertanyakan adalah mengapa mereka tidak bisa hidup selayak mereka yang digolongkan menengah ke atas?
Negara dunia ketiga sering kali memiliki citra yang ingin dicapai dari gambaran yang telah dipampang oleh negara dunia pertama. Citra inilah yang kemudian mendorong terjadinya modernisasi dan seringnya tidak menyebar secara merata ke pelosok kota. Bisa kita lihat bagaimana kota lebih modern pada bagian pusatnya saja, sementara mereka yang hidup di pinggiran atau perkampungan justru terlupakan. Tak urung gaya hidup masyarakat menengah ke atas pun cenderung mengikuti gaya hidup di negara dunia pertama, sementara rakyat ‘kampung’ justru termarjinalisasi:
“Globalization and its subsequent economic liberalization simply strengthen the domination of the ‘center’ beyond the national boundary. The peripheries, that is, remote areas in the archipelago and urban kampung settlement, remain untouched”[4]
Lalu apakah penggusuran kemudian benar-benar dapat menghapuskan image kumuh pada bagian-bagian termarjinalisasikan kota sementara citra negara dunia pertama terus dikejar? Kiranya bagian inilah yang kemudian disentil oleh “Rindu Kami PadaMu” kepada masyarakat kota di berbagai kalangan manapun. Kehidupan rakyat kecil yang begitu penuh cinta dan kebersamaan menyadarkan kita, bahwa terkadang kita perlu melihat kembali apa yang ada di sekitar kita dan sejenak menolehkan kepala dari citra negara dunia pertama.
[1] Gideon S. Golany, “Ethics & Urban Design – Culture, Form, and Environment”, John Wiley & Sons, Inc., Canada, 1995, hlm. 57.
[2] Triatno Yudo Harjoko, “PENGGUSURAN OR EVICTION IN JAKARTA: Solution Lacking Resolution for Urban Kampung”, hal. 18 (sumber: http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ASAA/biennial-conference/2004/Harjoko-T-ASAA2004.pdf)
[3] John O. Browder, James R. Bohland, and Joseph L. Scarpaci, “Patterns of Development on the Metropolitan Fringe”, Journal of the American Planning Association, 1995, hal. 304.
[4] Triatno Yudo Harjoko , Op.Cit., hal.22.
Tanah, Senjata, dan Air Mata
Tanggapan atas film “Journey to the Occupied Lands”
“They [Arab-Palestinian] are stateless at home.”
—Michael Ambrosino
1
Di lingkungan kita, Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar, menyebut Israel sebagai sebuah negara akan banyak mengundang perdebatan. Gus Dur menghadapi banyak kecaman ketika hendak membuka hubungan diplomatik dengan negara Israel yang pada saat itu dipimpin oleh kawannya, Yitzak Rabin.
Tujuh dekade setelah administrasi kenegaraan Zionis berdiri di atas Palestina, sejumlah negara enggan mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara. Kepala negara seperti Ahmadinejad pun bahkan dengan blak-blakan kerap mengumbar pernyataan kontroversial berkenaan dengan Israel; misal, pernyataan untuk menghapus Israel dari peta dunia dan meragukan holocaust, dua pernyataan yang kemudian dinyatakan oleh para pejabat Iran telah disalahtafsirkan publik internasional.
Film “Journey to the Occupied Lands” sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu perdebatan tentang eksistensi negara Israel—yang ini diangkat dari sisi kehidupan para warga negaranya sendiri. Sebagai sebuah negara modern, karakteristik birokrasi di Israel amatlah berat sebelah, berperilaku etnosentris, apalagi untuk persoalan tanah yang menjadi hajat kehidupan penting bagi warganya—mengutip sastrawan Mark Twain, “Buy land, they are not making it anymore.”
2
Michael Ambrosino, produser dan pembawa film ini, mengajak kita untuk melihat bagaimana pemerintahan militeristik Israel, atas nama keamanan dan stabilitas, mengambil alih wilayah-wilayah strategis milik orang Arab yang tinggal di bawah wilayah kekuasaannya. Sepotong adegan memperlihatkan bagaimana seorang prajurit, berselempangkan senjata, menendang dagangan wanita Arab.
Keluarga-keluarga Arab diperlakukan dengan tidak adil. Tiba-tiba saja tanah atau rumah mereka dapat diambil oleh warga Yahudi yang mempunyai sertifikat atas wilayah mereka—dan mereka biasa didampingi oleh tentara ketika harus mengusir orang-orang Arab dari rumahnya. Mengajukan perkara semacam di pengadilan Israel yang didominasi oleh para militer Yahudi bagi warga Arab seperti berteriak ke hadapan tembok yang tak akan menjawab. Seorang pengacara Yahudi bahkan bertestimoni, hukum Israel memperkenankan pengadilan untuk menggunakan kesaksian seseorang yang diinterogasi dengan tekanan-tekanan fisik. Mengurus sertifikat tanah pun menjadi proses yang amat rumit bagi orang-orang Arab.
Padahal, di bawah periode mandat Inggris (1923-1948), hak-hak warga Arab atas tanahnya tetap dijaga, tak bisa dibandingkan dengan pada masa administrasi militer Israel di mana aneksasi terjadi pada taraf yang amat masif. Para politisi sayap kiri Israel merasa apa yang dilakukan negaranya ini tidak benar. Mereka merasa negara ini sedang memelihara konflik dan menanam benih-benih kekerasan berkepanjangan. “Bagaimana bisa engkau hidup berdampingan [serumah] dengan orang yang kau ambil alih rumahnya?” tanya pembawa film ini kepada seorang Yahudi yang baru mengambil sebagian rumah yang tadinya milik warga Arab. Tetapi orang-orang kiri Israel menghadapi para pejabat konservatif yang mengatasnamakan keamanan warga Yahudi—keselamatan, menurut mereka, tak bisa dikompromikan dengan kedamaian.
Tanah, sekali lagi, merupakan hajat hidup yang amat vital. Di beberapa bagian film kita disajikan potret para pemuda Arab yang sehari-harinya diperlakukan seperti kriminal oleh tentara negara yang berjaga di mana-mana. Padahal, mereka hanya warga biasa yang hendak pergi bekerja. Para pemuda Arab yang tampak terkatung-katung sebagai kerumunan buruh ini merupakan potret dari warga Arab yang kehilangan tanah mereka.
Palestinian Nationalism Has Left the Field, penelitian Tamir Sorek tentang nasionalisme dan sepak bola warga Arab di wilayah Israel, menjelaskan, setelah perang Israel-Arab 1948, orang-orang Arab kehilangan tanahnya dan terkatung-katung menjadi kelas petani tanpa lahan. Secara ekonomi, mereka sangat rentan dan lemah, hanya punya tenaga sebagai modalnya untuk bekerja. Pada tahun 50an dan 60an, federasi buruh Israel membuka tim-tim sepak bola di wilayah-wilayah rural tempat tinggal orang Arab. Menjadi pesepakbola di tim-tim tersebut lantas menjadi mimpi para pemuda Arab yang tak memiliki banyak kesempatan di atas tanah air mereka sendiri yang dikuasai kalangan Yahudi.
Film ini juga menggali arti berharga tanah di mata warga Yahudi—kelompok penguasa—dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dilematis kepada sekumpulan warga Yahudi yang dihimpun Ambrosino. Apakah mereka tidak merasa bersalah menempati dengan paksa tanah yang sebelumnya telah ditinggali lama oleh orang-orang Arab? Ada yang menjawab, kami yang punya hak legal atas tanah ini, ada pula yang menjawab dengan enteng dan agak berang, orang-orang Arab itu seharusnya tinggal di negara lain, mereka akan mempunyai kehidupan yang lebih baik di sana. Salah seorang warga Yahudi yang dihimpun Ambrosino bahkan meninggalkan kehidupan yang baik di Amerika untuk tinggal di tanah Israel, “akarnya,” ujar si orang Yahudi. Arti penting tanah semakin dilambungkan dengan sentimen keagamaannya.
Betapapun begitu, menurut Oren Yiftachel, pengamat tata kota dari Ben Gurion University, Israel bukanlah demokrasi. Ia adalah etnokrasi. Narasi kelompok etnis penguasalah yang mendapatkan tempat. Bisa dikatakan, agak menyerupai apartheid. Dalam sistem apartheid yang diterapkan di Afrika Selatan selama beberapa dekade, kepemilikan modal dan jabatan-jabatan penting dijauhkan dari warga kulit hitam. Warga kulit hitam yang secara jumlah merupakan mayoritas menjadi minoritas di negara tersebut.
3
Kembali ke “Journey to the Occupied Lands”. Hal yang penting diperhatikan adalah film ini diproduksi pada tahun 1993, di saat Timur Tengah berada di penghujung perubahan; pada akhir tahun itu, perjanjian Oslo ditandatangani. PLO (Palestine Liberation Organization), yang hingga tahun 1991 masih dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS dan Israel, mengakui hak Israel untuk hidup dengan damai. Yasser Arafat, pimpinan PLO, setelah kesepakatan Oslo menjadi kepala wilayah otoritas Palestina yang ditetapkan mencakup Gaza dan Tepi Barat (kembali ke batas sebelum pencaplokan pada tahun 1967).
Selain itu, film ini ditayangkan pertama kali di AS dan, tentu, untuk pemirsa AS. Ambrosino dari awal menekankan bagaimana uang para pembayar pajak dihabiskan untuk membantu administrasi militer Israel. Kegusaran bahwa miliaran dolar uang mereka dihabiskan untuk konflik di Timur Tengah telah berkembang lama di antara warga Amerika, bahkan teori lobi canggih dan konspirasi Yahudi berkembang di sejumlah kelompok warga.
Banyak perkembangan signifikan yang terjadi setelah film ini selesai dibuat. Tembok pemisah yang terkenal itu dibangun oleh pemerintah Israel dengan tujuan menjamin keselamatan warganya dan membelah wilayah Israel dengan Palestina. Aneksasi tetap terus terjadi. Pembatasan wilayah yang ketat menghambat pertumbuhan ekonomi di Palestina. Jalur-jalur distribusi dan perdagangan terus diawasi dengan ketat oleh Israel, memperkeruh keadaan ekonomi warga Palestina yang masih bergantung pada bantuan internasional.
Sebagai komentar, “Journey to the Occupied Lands” memberikan suatu gambaran yang miris dan riil tentang konflik tanah di sebuah negara militeristik yang ditinggali oleh dua bangsa. Bangsa yang satu menindas yang lain. Kekeraskepalaan yang berkuasa tak akan bisa dipertemukan dengan hajat hidup yang lain. Dan perdamaian jauh dari kata mudah. Tanah digambarkan dalam film ini dengan cuplikan-cuplikan kisah nyata dan mendarah daging sebagai sumber daya yang tak tergantikan, bahkan oleh rasa kemanusiaan.
Dan terakhir, kita sebut nama Yitzak Rabin, Perdana Menteri Israel kelima. Pemimpin dan—menurut beberapa kalangan—salah satu putra terbaik Israel ini dibunuh oleh seorang warga Yahudi berhaluan sayap kanan radikal karena peran sertanya yang memungkinkan berdirinya wilayah administrasi Palestina pada 1993. Begitulah.
